Mantan Bupati Mojokerto Diduga Memaksa Perusahaan Untuk Membayar Izin Rp 4,4 Miliar

By globalrealita 15 Sep 2018, 09:31:33 WIBhukum

Mantan Bupati Mojokerto Diduga Memaksa Perusahaan Untuk Membayar Izin Rp 4,4 Miliar

Keterangan Gambar : Sidang perdana Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasha digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (14/9/2018)


Globalrealita.com – Sidang perdana Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasha digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (14/9/2018). Agenda persidangan kali ini adalah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Eva Yustina, JPU KPK menerangkan bahwa Mustofa didakwa dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri sendiri dengan menerima suap atas kepengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

"Patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini terkait IPPR dan IMB di wilayah Mojokerto," terang Eva Yustiana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (14/9/2018).

Kronoligis kejadian menurut Eva, bermula pada awal tahun 2015. Pada waktu itu Mustofa memerintahkan Suharso, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto untuk menyegel 11 tower milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan 11 tower milik PT Tower Bersama Infrastructure (TBG). Ke 22 tower tersebut yang tidak memiliki izin IPPR dan IMB.

Setelah penyegelan selesai, terdakwa Mustofa kemudian memerintahkan Kepala ‎Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyudi untuk menarik fee sebesar Rp 200 juta untuk setiap towernya dalam pengurusan perijinan.

“Jika dikalkulasi, 22 tower dikalikan Rp 200 juta, maka fee yang diterima terdakwa Mustofa sebesar Rp 4,4 miliar. Dan uang tersebut harus diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa bernama Nono,” papar Eva.

Demi keberlangsungan usaha akhirnya PT. Protelindo membayar uang sebesar Rp 3,03 miliar dan PT. TBG sebesar Rp 2,75 miliar melalui para jasa perantara. Dimana jasa perantara tersebut juga menuntut imbalan atas pengurusan ijin tersebut. Sehingga Mustofa diduga menerima uang sebesar Rp 5,78 miliar termasuk untuk fee perantara.

PT. TBG menggunakan jasa perantara Nabiel Titawano, Agus Suharyanto dan M. Ali Kuncoro. Sementara PT. Protelindo menggunakan jasa perantara Achmad Suhami dan Subhan (Wakil Bupati Malang periode 2010-2015).

Atas perbuatannya itu, Mustofa didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP. #Hadi



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Jasa SEO Indonesia Terbaik Bergaransi Uang Kembali

    Tampilan web Anda sangat bagus dan menarik. Great Job! ...

    View Article
  • Jasa SEO Terbaik

    Makasih atas informasinya kawan. https://jasaseoweb.net/paket-jasa-seo-tahunan/ ...

    View Article
  • Tas Spunbond

    Woow,,, 40 tas mewah..? Sampai puluhan milyaran gitu nilainya, udah dapat berapa mobil ...

    View Article
  • Pusat Kuliner Jakarta

    Semoga terus berkembang nih kampung wisata kuliner di Banyuwangi ini. Jika berbagai ...

    View Article