Luar Biasa, Sidang Sengketa Barracuda Melawan Pemerintahan Desa Puri Mojokerto Akan Digelar

By globalrealita 08 Sep 2018, 20:12:38 WIBhukum

Luar Biasa, Sidang Sengketa Barracuda Melawan Pemerintahan Desa Puri Mojokerto Akan Digelar

Keterangan Gambar : Ketum Barracuda Indonesia, Hadi Purwanto bersama aktivis Pejuang Rakyat Dlanggu, Taufik saat berada di kantor Pusat Barracuda Indonesia


Globalrealita.com - Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan menggelar sidang sengketa informasi publik antara Barracuda Indonesia selaku pemohon menghadapi Pemerintah Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto selaku termohon yang akan digelar pada Kamis, 13 September 2018.

Hal ini diterangkan dalam surat tertulis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 180/357/IX/KI-Prov.Jatim-RI.S/2018 tertanggal 6 September 2018 berdasarkan perintah Majelis Komisioner KI Jatim dengan register nomor : 100/V/KI-Prov.Jatim-PS/2018. Surat keterangan tertulis tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengganti KI Jatim, Feby Krisbiyantoro

Menurut rencana agenda sidang akan dilaksanakan bertempat di Kantor KI Jatim yang beralamatkan di Jalan Bandilan No. 2-4 Waru Sidoarjo pukul 11.00 WIB sampai selesai.

Sementara itu menurut Ketua Umum Barracuda Indonesia, Hadi Purwanto saat diklarifikasi membenarkan tentang kabar tersebut.

“Memang benar, sengketa informasi publik Barracuda melawan Pemerintahan Desa Puri akan digelar oleh KI Jatim pada 13 September 2018. Kita kemarin sudah menerima surat pemberitahuan tertulis dari KI Jatim, Agenda persidangan masih dalam tahap pemeriksaan awal” terang Hadi saat memberikan klarifikasi dikantornya, Sabtu (8/9/2018).

Menurut Hadi pihaknya memang mengajukan penyelesaian sengketa informasi ini kepada Komis Informasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak dipenuhinya permohonan informasi publik yang dimohonkan Barracuda Indonesia kepada Pemerintahan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

“Informasi yang kita mohonkan terbagi menjadi 3 informasi utama. Pertama adalah salinan LPJ APBDesa Desa Puri Tahun Anggaran 2015,2016 dan 2017. Kedua adalah salinan dokumen proyek pekerjaan fisik tiap tahun anggaran meliputi KAK, SPK, RAB, Bill Quantity dan dokumen pendukung lainnya. Ketiga adalah salinan dokumen terkait kegiatan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, agama, studi banding, perayaan hari nasional dan kegiatan pemuda, olahraga dan budaya. Semua informasi yang kita mohonkan tidak pernah dipenuhi oleh Pemerintahan Desa Puri,” tegas Hadi.

Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya bersama tim advokasi Barracuda Indonesia sudah siap menghadapi sidang sengketa informasi ini.

“Keterbukaan informasi publik wajib kita perjuangkan demi terwujudnya negara Indonesia yang adil sentosa, aman makmur dan sejahtera. Rumitnya persoalan di negeri ini berawal dari minimnya keterbukaan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat luas. Kalau bersih kenapa harus risih,” pungkas Hadi. *Heri



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Jasa SEO Indonesia Terbaik Bergaransi Uang Kembali

    Tampilan web Anda sangat bagus dan menarik. Great Job! ...

    View Article
  • Jasa SEO Terbaik

    Makasih atas informasinya kawan. https://jasaseoweb.net/paket-jasa-seo-tahunan/ ...

    View Article
  • Tas Spunbond

    Woow,,, 40 tas mewah..? Sampai puluhan milyaran gitu nilainya, udah dapat berapa mobil ...

    View Article
  • Pusat Kuliner Jakarta

    Semoga terus berkembang nih kampung wisata kuliner di Banyuwangi ini. Jika berbagai ...

    View Article