Barracuda : Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Dini Terjadinya Korupsi Dana Desa

By globalrealita 02 Okt 2018, 16:18:49 WIBopini

Barracuda : Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Dini Terjadinya Korupsi Dana Desa

Keterangan Gambar : Hadi Purwanto, ST., Ketua Umum Barracuda Indonesia saat berada di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur


Globalrealita.com - Pemerintah pusat selalu berkomitmen dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa serta pembangunan daerah tertinggal. Sementara kita ketahui bersama, Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. Tahun 2015, pemerintah sudah mengucurkan Rp 20,76 triliun untuk dana desa. Sementara, 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun. Adapun tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun.

Walaupun pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan. Yang perlu dikuatirkan oleh banyak pihak terkait besarnya dana desa tiap tahun yang diterima Kepala Desa adalah teknis penggunaan dan  pengelolaan dana desa tersebut.

Melihat fenomena ini, Ketua Umum Barracuda Indonesia Hadi Purwanto, ST. pun angkat bicara.

“ Besarnya dana desa tersebut berpotensi besar menjadi lahan korupsi banyak pihak, baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa, “ terang Hadi saat memberikan paparan dikantornya, Selasa (3/10/2018).

Hadi menerangkan bahwa lemahnya pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa umumnya terjadi pada pos belanja barang dan jasa dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan APBDesa, Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa maupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang kurang transparan.

Menurut Hadi kurang lebih ada 3 parameter yang menyebabkan lemahnya pengawasan dalam pngelolaan dan penggunaan dana desa. Pertama yaitu tradisi yang masih berakar kuat di pedesaan bahwa seorang kepala desa adalah urang yang paling berwenang. Kedua terkait lemahnya lembaga kemasyarakatan yang ada seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melakukan fungsi pengawasan. Ketiga adalah kurang maksimalnya eksistensi lembaga-lembaga pendampingan dari tingkat kabupaten.

Tokoh masyarakat ataupun lembaga yang berani melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa, dengan mudahnya akan dianggap sebagai musuh bersama oleh masyarakat setempat. Biasanya paradigma tersebut dienduskan oleh kepala desa dan pejabat desa lainnya.

Fenomena lemahnya pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa, berbagai upaya harus dilakukan untuk meminimalisasi tindak korupsi dana desa. Adapun langkah tersebut menurut Herdi Kuingo dapat dilakukan dengan memanfaatkan  UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“UU KIP dibuat dengan tujuan antara lain untuk memwujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, bersih dan akuntabel. Dengan demikian UU KIP juga dirancang untuk mencegah korupsi di lingkungan badan publik seperti pemerintah desa (pemdes) atau badan publik lainnya,“  terang Hadi.

Hadi menerangkan bahwa cara mencegah korupsi penggunaan dana desa dan dana pembangunan desa yang lain bisa menggunakan UU KIP. Pemerintah, khususnya Kemendesa PDTT bekerja sama dengan Kemkominfo dan Kemendagri, tinggal membuat Surat Keputusan Bersama ( SKB) yang mewajibkan setiap pemdes mengimplementasikan UU KIP.

Dengan mengimplementasikan UU KIP, setiap pemdes wajib memiliki website. Dalam web tersebut harus dimuat berbagai informasi publik yang ada pada badan publik pemdes, termasuk program-program pembangunan desa yang didanai dana desa, besaran dana desa, rincian penggunaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangannya.

Langkah berikutnya, pemkab dituntut untuk mendorong setiap desa memiliki web, melatih pengisian, mengupdate dan mengelola web, serta penyebaran informasi lainnya secara berkala melalui web pemdes. Bahkan pemanfaatan media sosial lain, seperti SMS, twitter, facebook, juga didorong dikembangkan untuk menyebarkan berbagai informasi dari pemdes.

Masih menurut Hadi, hal ini bisa berfungsi mengembangkan interaksi dua arah antara pemdes dengan warganya dan sebaliknya. Dengan mengumumkan program penggunaan dana desa, besaran, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangannya, publik, khususnya warga desa memiliki akses untuk mengetahui historis penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Hadi yakin dengan cara ini kepala desa, perangkat desa dan kroni-kroninya, semakin sempit ruang geraknya untuk melakukan penyelewengan dana desa. Masyarakat sendiri memiliki ruang untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa secara detail, terperinci dan berkala. #Heri



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Jasa SEO Indonesia Terbaik Bergaransi Uang Kembali

    Tampilan web Anda sangat bagus dan menarik. Great Job! ...

    View Article
  • Jasa SEO Terbaik

    Makasih atas informasinya kawan. https://jasaseoweb.net/paket-jasa-seo-tahunan/ ...

    View Article
  • Tas Spunbond

    Woow,,, 40 tas mewah..? Sampai puluhan milyaran gitu nilainya, udah dapat berapa mobil ...

    View Article
  • Pusat Kuliner Jakarta

    Semoga terus berkembang nih kampung wisata kuliner di Banyuwangi ini. Jika berbagai ...

    View Article