Barracuda : Dugaan Korupsi Proyek Komputer Rp 17 M Dinas Pendidikan Mojokerto, Harus Diusut Tuntas

By globalrealita 23 Okt 2018, 14:46:27 WIBinvestigasi

Barracuda : Dugaan Korupsi Proyek Komputer Rp 17 M Dinas Pendidikan Mojokerto, Harus Diusut Tuntas

Keterangan Gambar : Dugaan praktek korupsi (ilustrasi)


Globalrealita.com – Pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun Ajaran 2017-2018 yang menelan biaya sebesar Rp 17 miliar diduga kuat terjadi penyelewengan.

Seperti diketahui bersama, pengadaan  komputer tersebut dilaksanakan  dalam rangka pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa siswi yang tersebar di 39 SMP Negeri di Lingkungan Dinas Kabupaten Mojokerto pada tahun tersebut.

Namun sayangnya, proyek pengadaan komputer 17 miliar tersebut tidak pernah dipublikasikan secara detail kepada masyarakat luas terkait spesifikasi komputer merknya apa, jenis mesinnya apa dan harga satuannya berapa serta beli dimana.

Seperti dikatakan Catur Iriawan, Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beberapa waktu yang lalu bahwasanya pengadaan komputer tersebut melalui sistem e-katalog.

“Pengadaan komputer tersebut melalui sistem e-katalog. Dan sudah kami lakukan sesuai prosedur. Tidak mungkin ada rekayasa dalam pengadaan komputer ini, “terang Catur .

Catur Iriawan juga menambahkan pengadaan Komputer gelombang pertama pada tahun 2017 menelan biaya Rp 3 Miliar.

“Untuk pengadaan komputer gelombang pertama menelan anggaran Rp 3 Miliar. Itu saya tidak tahu menahu. Karena waktu itu Kabid Sarpras masih dijabat Sumiono,” papar Catur.

Selanjutnya pengadaan komputer gelombang kedua pada tahun 2018 menelan anggaran Rp 14 miliar untuk pembelian 1500 unit komputer. Dimana anggaran tersebut bersumber dari APBD senilai Rp 9 miliar dan dari Dana Alokasi Khusus senilai Rp 5 miliar.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin saat dimintai konfirmasi terkait pengadaan komputer yang menelan anggaran negara sebesar Rp 17 Miliar selalu menghilang saat ditemui dengan berbagai macam cara dan alasan.

Terkait pengadaan komputer Rp 17 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tersebut, Ketua Umum Barracuda Indonesia Hadi Purwanto, ST. pun angkat bicara.

“Keterbukaan informasi proyek komputer Rp 17 miliar itu merupakan hak masyarakat untuk mengetahui. Logika dasarnya kalau pelaksanaan proyek komputer Rp 17 miliar itu bersih dan benar mestinya pejabat tinggi Dinas Pendidikan tidak takut memberikan informasi detail atau release resmi kepada masyarakat luas baik melalui media masa, media online atau pun web resmi mereka. Ini proyek yang lucu sekali,” terang Hadi saat memberikan klarifikasi dikantornya, Selasa (23/10).

Hadi juga menyayangkan sikap tidak mendidik yang ditunjukan oleh Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kuasa Penguna Anggaran dalam proyek tersebut dan Catur Iriawan selaku Kabid Sarpras Dinas Pendidkan Mojokerto mengenai keterbukaan dan kejujuran dalam proyek yang menelan anggaran Rp 17 miliar ini.

“Dunia pendidikan selalu mengajarkan tentang kejujuran dan keterbukaan. Lah ini malah Zainal dan Catur selaku pejabat tinggi Dinas pendidikan saling main petak umpet kayak anak kecil. Kalau bicara proyek dengan nilai besar kedua pejabat ini senang tertutup dan diam membisu,” tegas Hadi.

Terkait hal ini, Hadi menerangkan bahwa Barracuda Indonesia juga telah menerjunkan ahli-ahli IT untuk melakukan penelitian dan kajian tentang proyek pengadaan komputer Rp 17 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini.

“Kita sudah menerjunkan ahli-ahli IT kami. Dari hasil penelitian dan kajian, kami telah menemukan beberapa bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya korupsi terkait proyek ini,” tukas Hadi.

Pihaknya berharap dengan adanya bukti permulaan dari hasil riset dan kajian Barracuda, para penegak hukum bisa mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 17 miliar.

“Terkait salah benar itu wewenangnya para penegak hukum. Kami menyampaikan beberapa bukti permulaan terkait adanya dugaan korupsi dalam proyek ini. Kami hanya menjalankan fungsi control sosial secara kelembagaan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, “ tegas Hadi.

Terkait apa saja bukti permulaan tersebut, Hadi menjelaskan bahwa hal tersebut akan dijabarkan resmi oleh pihak Barracuda setelah masalah ini resmi ditangani oleh para penegak hukum.

“Nanti pasti Barracuda akan melakukan release resmi. Jangan sekarang karena kita berhadapan dengan kumpulan orang yang terorganisir baik secara kewenangan dan intelektualitas. Tapi kami sangat yakin dengan riset kami,” jelas Hadi mengakhiri pembicaraannya. #Hr  

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat



Komentar Terakhir

  • Jasa SEO Indonesia Terbaik Bergaransi Uang Kembali

    Tampilan web Anda sangat bagus dan menarik. Great Job! ...

    View Article
  • Jasa SEO Terbaik

    Makasih atas informasinya kawan. https://jasaseoweb.net/paket-jasa-seo-tahunan/ ...

    View Article
  • Tas Spunbond

    Woow,,, 40 tas mewah..? Sampai puluhan milyaran gitu nilainya, udah dapat berapa mobil ...

    View Article
  • Pusat Kuliner Jakarta

    Semoga terus berkembang nih kampung wisata kuliner di Banyuwangi ini. Jika berbagai ...

    View Article